FUA UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Jadi Lokasi FGD BRIN Bahas Rekonstruksi Politik Islam di Indonesia
Cirebon – FGD BRIN FUA mempertemukan peneliti, dosen, dan pemerhati sejarah untuk mengkaji rekonstruksi politik Islam di Indonesia. FGD BRIN FUA menjadi hasil kolaborasi Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN dengan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kegiatan berlangsung pada Kamis, 25 Juni 2026, di Fakultas Ushuluddin dan Adab.
Panitia mengangkat tema “Islam, Kekuasaan, dan Legitimasi: Rekonstruksi Historis Konsep Politik Islam di Indonesia.” Oleh karena itu, para peserta mengkaji hubungan Islam, kekuasaan, dan legitimasi politik dalam sejarah Indonesia. Tim peneliti menjadikan Kesultanan Cirebon sebagai salah satu fokus utama pembahasan.
BRIN Hadirkan Tiga Pakar Sejarah dan Filologi
Panitia mengusung subtema “Kekuasaan dan Legitimasi di Kesultanan Cirebon pada Masa Sunan Gunung Jati.” Selain itu, panitia menghadirkan tiga narasumber, yaitu Prof. Didin Nurul Rosidin, Ph.D., Dr. Tendi, S.Pd., S.T., M.Hum., dan Nur Hatta, S.Fil., M.Hum.
Ketiga narasumber memaparkan hasil kajian dari sudut pandang sejarah, filologi, dan kebudayaan. Selanjutnya, mereka membahas proses Islamisasi, legitimasi politik, serta peran manuskrip dalam membentuk sejarah Kesultanan Cirebon.
Prof. Didin Nurul Rosidin menjelaskan bahwa Pangeran Cakrabuana menjalankan proses Islamisasi atas arahan Syekh Nurjati. Menurutnya, langkah tersebut memiliki arti strategis bagi perkembangan kawasan Pantai Utara Jawa.
Ia menegaskan bahwa Islamisasi tidak hanya menyebarkan ajaran agama. Lebih lanjut, proses tersebut melahirkan pusat peradaban yang berkembang menjadi pusat kekuasaan politik Islam di wilayah Jawa bagian barat.
Prof. Didin juga menjelaskan bahwa Pangeran Cakrabuana membangun Caruban sebagai embrio Kesultanan Cirebon. Selanjutnya, kepemimpinan Sunan Gunung Jati membawa Cirebon berkembang menjadi pusat dakwah, perdagangan, diplomasi, dan pemerintahan yang berpengaruh di Nusantara bagian barat.
Legitimasi Politik Menjadi Fondasi Kepemimpinan
Dr. Tendi menjelaskan legitimasi politik Sunan Gunung Jati melalui pendekatan sejarah dan kajian arsip. Ia menyampaikan bahwa Syarif Hidayatullah membangun legitimasi melalui dua fondasi utama, yaitu genealogi keagamaan dan genealogi kekuasaan.
Menurut Dr. Tendi, perpaduan kedua fondasi tersebut memperkuat posisi Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin politik. Dengan demikian, masyarakat dari kalangan Islam maupun aristokrasi Sunda menerima kepemimpinannya.
“Dua sumber legitimasi tersebut memungkinkan Sunan Gunung Jati membangun stabilitas politik sekaligus memperluas pengaruh Cirebon sebagai pusat pemerintahan Islam yang disegani pada masanya,” jelasnya.
Manuskrip Menguatkan Rekonstruksi Sejarah Cirebon
Sementara itu, Nur Hatta memaparkan hasil penelitian mengenai manuskrip sejarah Cirebon. Ia menjelaskan bahwa Babad Cirebon dan berbagai manuskrip lain menjadi sumber penting untuk memahami sejarah serta identitas politik Kesultanan Cirebon.
Menurut hasil penelitiannya, manuskrip tertua berasal dari sekitar abad ke-18 Masehi. Namun, para peneliti meyakini isi manuskrip merekam tradisi lisan dan memori kolektif yang jauh lebih tua daripada usia fisiknya.
Nur Hatta menjelaskan bahwa tradisi kepenulisan lokal memperkaya sejarah Cirebon. Selain itu, tradisi tersebut memadukan unsur sejarah, sastra, dan nilai budaya dalam setiap manuskrip.
Kolaborasi BRIN dan UIN Perkuat Ekosistem Riset
Dosen, peneliti BRIN, serta pemerhati sejarah mengikuti diskusi secara aktif. Selain itu, peserta mengajukan berbagai pertanyaan mengenai sejarah Kesultanan Cirebon dan relevansi legitimasi politik Islam pada masa kini.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. Anwar Sanusi, M.Ag., mengapresiasi penyelenggaraan FGD tersebut. Menurutnya, kolaborasi BRIN dan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem riset nasional melalui sinergi antara lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
Sementara itu, Ketua Tim Peneliti BRIN, Dr. Roni Tobroni, M.Hum., berharap kedua lembaga terus memperluas kerja sama melalui penelitian kolaboratif, publikasi ilmiah, dan forum akademik. Lebih lanjut, ia menilai kolaborasi tersebut akan memperkaya kajian sejarah Islam, kebudayaan, dan peradaban Nusantara.
Ia juga berharap hasil penelitian memberikan manfaat nyata bagi pelestarian warisan intelektual Indonesia. Dengan demikian, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai sejarah politik Islam di Nusantara.
Pendekatan Multidisipliner Perkaya Kajian Politik Islam
BRIN bersama Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam penelitian sejarah politik Islam di Indonesia. Oleh karena itu, kedua lembaga terus memperkuat kolaborasi riset untuk menghasilkan kajian yang komprehensif.
Kajian mengenai Kesultanan Cirebon menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bertumpu pada dominasi politik. Legitimasi keagamaan, jaringan genealogis, produksi pengetahuan, dan tradisi manuskrip juga membentuk memori kolektif masyarakat.
Akhirnya, penelitian mengenai Cirebon tidak hanya memperkaya sejarah lokal. Penelitian tersebut juga memperluas khazanah sejarah politik Islam Indonesia dalam perspektif yang lebih komprehensif.
